Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok memang sosok yang sangat fenomenal karena berhasil memicu pertentangan dan kekacauan, berbagai kelakuannya yang kasar, sombong dan suka berkhianat itulah yang menjadikan seorang Ahok begitu fenomenal, sepak terjang dan tindak tanduknya tak tersentuh hukum, berbagai jaringan media memback up full kelakuannya sampai seolah-olah Ahok jadi perhatian publik dan para pemburu berita. Ahok dicitrakan dengan penuh kepalsuan sebagai pemimpin bersih, tegas dan contoh ideal.
Kebencian dan kemarahan Rakyat melihat kepemimpinan ala Ahok sebenarnya sudah tak terbendung, hal ini bukan karena suku, agama dan ras Ahok yang berbeda dengan mayoritas rakyat, melainkan gaya kepemimpinan ahok yang brutal, koruptif dan sering menabrak aturan hukum. Bahkan kepemimpinan Ahok membuat ancaman instabilitas nasional.
Beberapa contoh kepemimpinan Ahok yang menyimpang dan melukai hati rakyat dan umat sudah banyak fakta dan buktinya, seperti contohnya Perkataan dan tindak tanduk Ahok yang sangat buruk, bahkan Kak Seto pernah geram kepada Ahok dengan menilai gaya bicara Ahok telah berdampak buruk bagi perkembangan anak-anak, khususnya anak-anak yang tinggal di Ibu Kota Jakarta. (16 Maret 2015).
Begitupun Komisioner KPI Bidang Pengawasan Isi Siaran, Agatha Lily yang juga menyayangkan seorang pejabat publik seperti Ahok bicara kotor dan kasar di televisi dan dengan menggunakan frekuensi milik publik. Ini adalah contoh terburuk (19 Maret 2015).
Ahok juga pernah menyamakan Jilbab Mirip Serbet (8 Juni 2016), menista agama Islam dan menghina ulamanya, mengumpat rakyat dengan kata-kata “Bajingan” (4/9/2014), menggusur rakyat dengan kejam dan seringkali melanggar hukum, seperti penggusuran di bukit duri yang terbukti di pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan gugatan warga Bukit Duri (5/1/2017). Bahkan menurut catatan LBH Jakata, penggusuran tertinggi sepanjang sejarah juga terjadi pada masa Ahok. Hak angket DPRD DKI pada 06 April 2015 juga menyimpulkan kepemimpinan Ahok telah melanggar etika, norma dan perundang-undangan yang berlaku.
Membaca berita dibeberapa situs media online yang memuat pernyataan Jubir presiden, Johan Budi yang konon menyatakan jika Ahok gagal jadi Gubernur DKI, maka akan di jadikan Ketua KPK, jelas hal tersebut merupakan pernyataan keblinger seorang Jubir Presiden dan menambah luka hati rakyat dan umat.
Pikiran dan hati nurani waras kita tentu bertanya, apakah si Johan Budi sudah buta mata dan buta hati sampai berkata demikian, bagaimana mungkin seorang Ahok yang banyak masalah dan memicu kekacauan dimana-mana, termasuk memicu sentimen isu SARA terus digadang-gadang untuk menduduki posisi penting dan strategis dinegeri ini.
Jangankan sebagai ketua KPK, Ahok jadi rakyat biasa saja sudah pasti akan membuat susah negara ini dengan melihat kelakukan dan tindak tanduknya.
Bagaimana mungkin Ahok di usulkan sebagai ketua KPK jika gagal menjadi Gubernur DKI Jakarta sementara dugaan tindak Korupsinya begitu banyak hingga hari-harinya dihabiskan keluar masuk pintu lembaga penegak hukum.
Berbagai Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Ahok begitu banyak, mulai dari pelepasan lahan Taman BMW kepada pengembang Agung Podomoro seluas 12 hektar di Sunter, Jakarta Utara. Menerima uang sebesar Rp6 miliar dari PT Agung Podomoro Land untuk menggusur kawasan lokalisasi Kalijodo yang hal tersebut merupakan bentuk gratifikasi.
Ahok juga diduga terlibat dalam kasus suap pembahasan Raperda Reklamasi dengan kengototan Ahok agar Reklamasi terus berjalan dan bahkan telah mengeluarkan sejumlah izin prinsip serta izin pelaksanaan kepada para pengembang proyek reklamasi walaupun melanggar banyak aturan dan merusak lingkungan, merugikan kehidupan nelayan hingga menganggu alat-alat vital negara.
Ahok juga diduga terlibat kasus Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat yang merupakan salah satu temuan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015. Diketahui Disposisi Pembelian Lahan Cengkareng Barat langsung oleh Ahok ke BPKAD dan Dinas Perumahan.
Kasus pembelian lahan Sumber Waras yang merugikan negara mencapai Rp 191,33 Miliar juga di teken oleh Ahok, Ahok juga diketahui menandatangani Perda APBD-P DKI 2014 yang penuh skandal bau korupsi.
Tercatat juga Ahok pernah menjadi Komisi II DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Golkar, sehingga nama Ahok ikut terseret kasus eKTP yang merugikan negara 2,3 T. Belum lagi modus operandi Ahok menggunakan cara-cara orba melalui skema off bundget menghimpun dana Triliunan rupiah melalui yayasan Ahok.
Selain itu Di Era ahok, Penyerapan APBD DKI Jakarta tahun 2014 juga terendah dalam sejarah. Kinerja Akuntabilitas Pemprov DKI masa kepemimpinan Ahok menurun, hanya mendapatkan nilai CC dan rangking ke 18. keuangan DKI Jakarta selalu ada masalah. 45 proyek pembangunan Jakarta mangkrak pada masa Ahok. kemiskinan di Jakarta bertambah, Kesenjangan Sosial meningkat, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. warga miskin korban gusuran makin hidup susah, Jakarta berubah sebagai kota paling tidak aman sejagat (survei Economist Intelligence Unit). tingkat Pengangguran Naik dan lebih tinggi dibandingkan rasio pengangguran Nasional. Dsb.
Jika fakta dan bukti sudah demikian gamblang tersebut, lalu apakah seorang Johan Budi yang nota bene Jubir Presiden itu pantas berkata demilkian? Tentu tidak, pernyataan jubir presiden tersebut jelas keblinger dan mengusik rakyat dan umat yang 2 tahun terakhir ini merasa eneg dan muak dengan tingkah polah kesombongan dan arogansi Ahok.
ConversionConversion EmoticonEmoticon