 |
| Nyrocos Tanpa Substansi Pidato Sri Mulyani Di KKP Bak Ekonom Amatiran Yang Tak Tau Dosa Sejarah |
Selasa kemaren (14/3/2017), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) memberikan pidato di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, salah satu poin pidatonya yakni mengatakan "Semakin Republik ini diurus main-main, yang untung pasti segelintir orang, Yang rugi hampir seluruh masyarakat,".
Selain itu Sri Mul juga mengatakan “Kalau negara diurus sekedarnya, ya jangan protes kalau Republik ini jadi Republik sekadarnya,".
Entah apa yang ada dibenak Sri Mul, dengan pidato menggebu-gebu tanpa rasa dosa dan bersalah, Sri Mul terus melanjutkan pidatonya dengan nyrocos gak karuan bak ekonom amatiran yang tak paham akar masalah sebenarnya pondasi ekonomi bangsa ini yang sangat rapuh akibat ulah Sri Mul dan geng-gengnya sendiri.
Bahkan Sri Mul seolah-olah memposisikan dirinya orang hebat yang tidak punya rekam jejak masa lalu yang suram dengan mengatakan bahwa dirinya tidak kaget dengan ketimpangan yang ada sekarang, seperti harta empat orang terkaya setara dengan 100 orang miskin di Indonesia.
Sri Mul lupa, bahwa ketimpangan ekonomi yang makin menjadi-jadi di Republik ini tidak terlepas dari rekam jejak kebijakan yang dihasilkan Sri Mul dan geng-gengnya selama ini, bahkan sejak 1967, senior-senior Sri Mul melalui jejak Widjojo Nitisastro cs sudah memulai mendesain kesenjangan ekonomi melalui paham neoliberalnya yang berbentuk undang-undang penanaman modal asing. Sudah menjadi rahasia umum keberadaan Sri Mul dikabinet tak lebih dari sekedar politik transaksional pemerintahan Jokowi demi mempertahankan dominasi kapitalisme Barat.
Rekam Jejak Sri Mul sebagai sosok yang mengakibatkan bangsa ini terjerat Hutang Luar Negeri yang besar dan sia-sia adalah nyata adanya, Salah satunya Melalui lembaga-lembaga Internasional seperti Bank Dunia (World Bank) mereka lakukan mobilisasi hutang dengan dalih perencanaan pembangunan dan rekonstruksi perekonomian. Padahal kenyataannya mereka menjerumuskan negara dalam kondisi krisis, ketimpangan ekonomi, pengangguran dan harga-harga yang tak terkendali. Pondasi ekonomi Indonesia makin carut marut di bawah kendali ekonomi Sri Mul dan geng-gengnya.
Kita masih ingat betul, Di era SBY ketika Sri Mul waktu itu memegang posisi menteri keuangan, indeks gini ratio telah mencapai 0,41. Sebuah angka yang mengindikasikan pemerintah sudah mulai harus hati-hati dalam mengelola ketimpangan ekonomi. bahkan alih-alih memperbaiki pondasi ekonomi, Sri Mul waktu itu justru terseret Mega skandal kasus Century, dimana posisi Sri Mul menjadi menteri keuangan sekaligus ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang artinya Sri Mul menjadi orang kedua yang paling bertanggung jawab setelah wapres Budiono dalam mega skandal kasus tersebut. Belum lagi indikasi Sri Mul terlibat kasus korupsi penjualan kondesat dari BP Migas ke PT TPPI dan indikasi keterlibatannya dalam kasus penggelapan pajak sebesar Rp 400 miliar oleh Grup Ramayana milik Paulus Tumewu.
Belum lagi Dosa sejarah Sri Mul yang menambah utang negara dengan beban bunga yang sangat besar melalui penjualan obligasi negara atau Surat Utang negara. Tercatat pada saat mengundurkan dari jabatan menteri keuangan tahun 2010, Sri Mulyani mewariskan utang yang cukup besar yang harus dibayar oleh rakyat, yakni bertambah Rp 275 triliun menjadi Rp 1.588 triliun. Sri Mul barangkali lupa, tidak paham atau justru sengaja menjadi agennya, bahwa “Utang Luar Negeri adalah pintu masuk Neokolonialisme."
Kebijakan Sri Mul yang lain waktu itu yang sangat merugikan bangsa sendiri adalah dengan meluncurkan yield obligasi (bunga) yang sangat tinggi. pada 2008, Indonesia menerbitkan global bond dengan yield yang diberikan sebesar 6,95%, lebih tinggi dari Malaysia 3,86%, Thailand 4,8% dan bahkan dari Filipina sebesar 6,5%. pada 2009 juga kembali terulang, Sri Mul kembali menerbitkan global bond dengan yield 11,75%, jauh di atas Filipina 8,75% dan hanya sedikit kalah dari negara yang kesehariannya diguncang teror bom seperti Pakistan sebesar 12,5%.
Semua paham, Data 5 tahun terakhir, utang pemerintah mengalami lonjakan cukup signifikan. Pada 2011 total utang pemerintah sebesar Rp1.808 triliun. Pada 2012 menjadi Rp1.977 dan Rp2.375 triliun pada 2013. Sedangkan pada 2014 menjadi Rp 2.608 dan melonjak Rp 3.362 pada 2015.
Sri Mul memang selama di era pemerintahan Jokowi dikenal selalu membuat kebijakan dan pernyataan blunder yang justru melemahkan kewibawaan Pemerintahan Jokowi dan bahkan agenda besar pemerintahan Jokowi melalui Tri Sakti dan Nawacita semakin jauh dari harapan. Sepertinya Sri Mul tak lebih sekedar"Hinggap seperti Benalu".
Di bawah tim ekonomi Sri Mul Pertumbuhan ekonomi 2016 hanya tumbuh sebesar 5,02%, Sri Mul hanya mampu mengelola ekonomi dengan prinsip kuno dan konservatif “Business As Usual”, perekonomian hanya tumbuh di kisaran 5,0-5,3%. Padahal jika Sri Mul kreatif dan banyak terobosan, pertumbuhan ekonomi akan mampu menembus 6,5%-6,7%.
Kebijakan Sri Mul yang memangkas anggaran belanja negara sebesar Rp 133,8 triliun, yang mencakup pemotongan belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun juga di sinyalir hanya untuk menyenangkan kartel internasional (Para Kapitalis) dengan retorika murahan untuk meraih kepercayaan publik dan membuat dunia usaha menjadi lebih yakin dalam melakukan aktivitas ekonomi. padahal ujung-ujungnya Rp 221 triliun dari APBN 2017 hanya untuk membayar hutang. Asingpun gembira riang!!.
Sri Mul barangkali sengaja, bahwa kebijakan pengetatan anggaran (Austerity) adalah resep yang tidak pernah berhasil dari mazhab ekonomi neoliberal. Di negeri-negeri Eropa yang sedang terlanda krisis, Austerity yang dipaksakan oleh Troika (Bank Dunia, IMF, dan Uni eropa) malah semakin memperburuk perekonomian dalam negeri. Anehnya, meskipun terbukti telah gagal di Eropa, resep pemotongan anggaran ini kembali diterapkan Sri Mul di era pemerintahan Jokowi ini.
Tim ekonomi era Jokowi di bawah Sri Mul terbukti jeblok, Malas dan tidak ada prestasi yang di banggakan kecuali hanya mementingkan Kapitalisme Barat. Apalagi terbukti program pengampunan pajak atau Tax Amnesty juga gagal hanya mencapai Rp114 triliun dari target Rp165 triliun, Lengkap sudah kegagalan Sri Mul di era pemerintahan Jokowi ini. Negara Tambah Melarat Rakyat Tambah Sekarat!
Belum lagi contoh dalam catatan laporan Indeks Daya Saing Global periode 2016-2017 yang dirilis World Economic Forum menunjukkan daya saing Indonesia saat ini merosot dari peringkat 37 tahun lalu menjadi peringkat ke 41 tahun ini dari 138 negara di dunia.
Seorang Sri Mul menyikapi hal tersebut hanya beretorika amatiran dengan mengatakan pertumbuhan ekonomi dunia sedang melambat, upah pekerja kemahalan, produktivitas SDM rendah, administrasi tak tertib dan macam-macam retorika lainnya.
Jika demikian yang terjadi, lalu siapa sebenarnya yang membuat negara ini sekedarnya? Siapa Yang membuat negara ini salah urus? Bukankah kontribusi kegagalan ente sendiri sangat besar hingga membuat bangsa ini salah urus dan sekedarnya wahai Ibu Sri Mul.
Orang-orang cerdik pandai pasti tertawa melihat tingkah polah Sri Mul yang selalu nyrocos beretorika ndak jelas substansi dan maksudnya tersebut dalam memperbaiki ekonomi negara selama ini.
Sudahlah Sri Mul, rakyat sudah tambah terbebani dengan pemerintah yang baru saja menetapkan kenaikan harga TDL, pengurusan STNK/BPKB, dan kenaikan BBM ini. Beban apalagi yang ingin kau berikan untuk rakyat dan bangsa ini?..
ConversionConversion EmoticonEmoticon