 |
| Kebijakan Tak Kreatif |
Ekonom senior Dr. Rizal Ramli (RR) turut mengkritik himbauan ditjen pajak yang meminta masyarakat agar melaporkan kepemilikan smartphone/handphone nya ke dalam SPT atau surat laporan kekayaan tahunan masyarakat.
Bahkan RR menilai himbauan tersebut sebagai bentuk kepanikan menteri keuangan Sri Mulyani dalam upaya menggenjot pemasukan negara lewat sumber pajak masyarakat, karena beberapa tahun terakhir tercatat penerimaan negara dari sektor pajak tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.
Melalui akun twitternya, RR mencuit pendapatnya :"Saking paniknya uber setoran cicilan utang, HP harus didaftarkan sbg harta. Depresiasi HP sangat tinggi, kok ilmunya cuman segitu Mbok Srie🙏"
Sepertinya melalui akun twitternya tersebut, mantan menko perekonomian era Gus Dur ini ingin mengatakan bahwa himbauan kebijakan ditjen pajak tersebut tidak terlepas dari kepanikan menkeu Sri Mulyani terkait pembayaran utang negara yang begitu besar yang harus dibayar pada 2017-2018 ini. Sehingga seluruh upaya pun dilakukan, tak terkecuali mendata kepemilikan smarphone/HP masyarakat melalui SPT agar ujung-ujungnya ditjen pajak mudah menetapkan berapa pajak pribadi yang harus dibayar masyakat sesuai laporan kekayaan per masing-masing individu masyarakat tersebut.
Kebijakan tersebut di nilai RR sangat tidak kreatif dan bukanlah sebuah terobosan yang jitu dengan mengatakan "kok ilmunya cuman segitu mbok srie". Hal ini dikarenakan harga smarphone/HP merupakan barang elektronik yang harganya memang sangat cepat terjadi penyusutan (Depresiasi).
Harga penyusutan HP memang tergolong sangat cepat, harga HP dalam satu bulan sejak pembelian bisa menyusut hingga 50%. Jadi memang sangat sulit jika sebuah HP dijadikan patokan kekayaan yang untuk selanjutnya sebagai bahan acuan perhitungan yang bakal dikenai beban pajak.
Namun sepertinya ada hal yang lebih mendasar lagi yang ingin disampaikan RR terkait kebijakan menkeu Sri Mulyani dalam mengelola perekonomian negara, salah satunya kritik RR terkait kebijakan uber-uber pajak disaat ekononi melemah dan daya beli masyarakat turun adalah kebijakan yang keliru dan kontra produktif. Pasalnya kebijakan tersebut hanya memicu stagnasi pertumbuhan ekonomi, padahal semestinya banyak kebijakan kreatif yang bisa dilakukan Sri Mulyani selain tidak hanya uber-uber pajak rakyat.
..... kok ilmunya cuman segitu Mbok Srie🙏
ConversionConversion EmoticonEmoticon